1 Juni 2023
iProov, pemimpin global dalam teknologi otentikasi biometrik wajah, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh sertifikasi sesuai dengan Kerangka Kerja Kepercayaan Identitas dan Atribut Digital (DIATF) Pemerintah Inggris, yang dikembangkan bersama oleh pemangku kepentingan identitas dan Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi (DCIT).
Setelah menjalani penilaian independen yang ketat oleh British Assessment Bureau terhadap teknologi, keamanan, dan prosesnya, iProov kini telah menjadi Penyedia Layanan Identitas Digital (IDSP) yang bersertifikat. Hal ini memungkinkan iProov untuk menyediakan layanan verifikasi identitas digital melalui Paket Solusi Biometrik untuk layanan Hak Bekerja dan Hak Menyewa yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan DBS, serta kasus penggunaan lain di masa depan yang memerlukan akreditasi DIATF.
Seiring dengan upaya aktif pemerintah Inggris dalam merangkul transformasi digital, semakin banyak layanan yang disediakan secara daring, dan hal ini membuka peluang lebih besar bagi terjadinya transaksi penipuan. Demikian pula, masyarakat yang mengakses layanan tersebut ingin yakin bahwa layanan yang mereka gunakan aman, hemat biaya, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memverifikasi keaslian identitas pengguna layanan menjadi sangat penting. DIATF merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menanggapi persyaratan ini dan membuat verifikasi menggunakan teknologi modern menjadi lebih cepat dan mudah. DIATF memastikan bahwa perusahaan yang menjadi bagian dari ekosistem identitas digital bertanggung jawab terhadap standar tinggi di bawah tata kelola yang ketat, dan bagi individu, DIATF menetapkan standar yang jelas dengan penyedia layanan identitas terverifikasi (IDSP), memungkinkan mereka untuk memverifikasi identitas mereka secara jarak jauh sambil mengurangi risiko penipuan.
“Sertifikasi seperti ini merupakan merupakan tonggak penting dan bagian dari apa yang membuat iProov istimewa,” kata Andrew Bud, pendiri & CEO iProov. “Kami telah mendukung pembentukan Kerangka Kerja Kepercayaan Inggris sejak awal, dan kami memandangnya sebagai kunci untuk memecahkan teka-teki identitas yang kompleks di Inggris. Hal ini memberikan keyakinan kepada pengguna dan organisasi bahwa mereka menggunakan penyedia yang mumpuni untuk membangun aset paling berharga di antara mereka – kepercayaan.”
Ke depannya, Lembaga Pemerintahan memiliki rencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk menciptakan "kerangka kerja kepercayaan" digital untuk mengawasi akreditasi dan sertifikasi yang kuat di mana perusahaan dapat membuktikan kepatuhan mereka terhadap seperangkat aturan dan kriteria. Hal ini akan memungkinkan adanya pintu gerbang hukum antara organisasi sektor publik dan swasta untuk pemeriksaan data dan bertujuan untuk menetapkan validitas ID digital. Lembaga Pemerintahan telah menyoroti bahwa langkah-langkah ini akan relevan dengan proses di mana konsumen sering diminta untuk membuktikan identitas mereka beberapa kali.
