iProovpemimpin dunia dalam teknologi otentikasi biometrik wajah, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan sertifikasi terhadap Kerangka Kerja Kepercayaan Identitas dan Atribut Digital (DIATF) dari Pemerintah Inggris, yang dibuat bersama oleh para pemangku kepentingan identitas dan Departemen Inovasi dan Teknologi Sains (DCIT).
Setelah menjalani penilaian independen yang ketat oleh British Assessment Bureau terhadap teknologi, keamanan, dan prosesnya, iProov sekarang menjadi Penyedia Layanan Identitas Digital (IDSP) yang tersertifikasi. Hal ini memungkinkannya untuk menyediakan layanan verifikasi identitas digital melalui Rangkaian Solusi Biometrik untuk layanan Right to Work dan Right to Rent yang dikelola oleh Home Office dan DBS, serta kasus penggunaan lain di masa mendatang yang memerlukan akreditasi DATF.
Karena pemerintah Inggris secara aktif merangkul transformasi digital, lebih banyak layanannya disampaikan secara online dan ini menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya transaksi penipuan. Demikian pula, individu yang mengakses layanan ingin merasa yakin bahwa layanan yang mereka gunakan aman, hemat biaya, dan mudah digunakan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memverifikasi identitas individu yang mengakses layanan adalah asli sangat penting. DIATF merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menanggapi persyaratan ini dan membuat verifikasi menggunakan teknologi modern menjadi lebih cepat dan mudah. DIATF memastikan perusahaan yang menjadi bagian dari ekosistem identitas digital bertanggung jawab atas standar yang tinggi di bawah tata kelola yang ketat dan untuk individu, DIATF menetapkan standar yang jelas dengan penyedia layanan identitas tersertifikasi, sehingga mereka dapat mengonfirmasi identitas mereka dari jarak jauh sekaligus mengurangi risiko penipuan.
"Sertifikasi seperti ini adalah tonggak penting dan bagian dari apa yang membuat iProov istimewa," kata Andrew Bud, pendiri & CEO, iProov. "Kami telah mendukung penciptaan Kerangka Kerja Kepercayaan Inggris sejak awal dan kami melihatnya sebagai pusat untuk memecahkan teka-teki identitas yang kompleks di Inggris. Ini memberikan kepercayaan diri kepada pengguna dan organisasi bahwa mereka menggunakan penyedia yang mampu untuk membangun aset yang paling berharga di antara mereka - kepercayaan."
Ke depannya, pemerintah memiliki rencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk menciptakan "kerangka kerja kepercayaan" digital untuk mengawasi akreditasi dan sertifikasi yang kuat di mana perusahaan dapat membuktikan kepatuhan mereka terhadap seperangkat aturan dan kriteria. Hal ini akan memungkinkan adanya pintu gerbang hukum antara organisasi sektor publik dan swasta untuk pemeriksaan data dan bertujuan untuk menetapkan validitas ID digital. Pemerintah telah menyoroti bahwa langkah-langkah ini akan relevan dengan proses di mana konsumen sering diminta untuk membuktikan identitas mereka beberapa kali.
